Indonesia adalah negara agraris dengan banyaknya hasil pertanian sehingga menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar bagi negara. Potensi pertanian yang sangat tinggi di negara ini, tidak mengherankan apabila pertanian disebut sebagai kunci perekonomian, nah lalu muncul pertanyaan, bagaimana penerapan pajak hasil pertanian di Indonesia? Jenis pajak apa yang dikenai untuk berbagai macam hasil pertanian? Maka dari itu, sebelum membahas lebih jauh mengenai pajak hasil pertanian, alangkah baiknya memahami dulu informasi mengenai aturan pajak yang berlaku di Indonesia.

Dari sejak dahulu, pangan adalah sektor yang terkuat sebab selalu dibutuhkan manusia, terlebih Indonesia yang penduduknya ada sekitar 200 juta, maka dari itu, perkembangan sektor ini adalah hal yang penting dan terus menjadi fokus pemerintah dari tahun ke tahun.

Di Indonesia, sektor pertanian dibagi sebagai berikut:

1.Sektor perkebunan besar, baik dimiliki oleh swasta maupun oleh negara

Seperti fokus pada produksi komoditas ekspor seperti karet dan minyak sawit.

2.Produksi petani lingkup kecil

Seperti fokus pada produksi bahan pangan seperti jagung, beras, sagu, buah dan sayur-sayuran.

Dilansir dari situs Kementerian Pertanian, peran sektor pertanian selain meningkat, pertumbuhan ekonomi di indonesia semakin penting. Selama periode 2013 hingga 2018, akumulasi tambahan PDB sektor pertanian yang didapatkan mencapai Rp1.375.000.000.000.000 dari nilai produksi domestik bruto sektor pertanian tahun 2018 naik 47% dibandingkan dengan tahun 2003. Meningkatnya produksi pertanian di Indonesia ini mampu menyediakan sumber daya pangan dan dapat menekan angka inflasi secara signifikan.

Pajak Hasil Pertanian

Hasil pertanian adalah barang kena pajak yang disampaikan oleh kelompok petani kepada pembeli dengan peredaran usaha diatas Rp4.800.000.000. Atas kegiatan penyerahan ini, pajak hasil pertanian akan dikenai pajak pertambahan nilai (PPN) dengan tarif 10% dari harga jual. Pada mekanisme pajak pertambahan nilai (PPN) pertanian, petani diharuskan mem perhitungan seluruh pajak masukan yang sudah dibayar seperti pajak pembelian pupuk dan keperluan bertani lain nya, lalu menyerahkan menyetorkan ke kas negara.

Untuk saat ini, pemungutan atas pajak pertambahan nilai (PPN) atas kegiatan penyerahan barang hasil pertanian tertentu dari kelompok petani kepada industri dipungut buka atas tarif sebesar 1%. Tarif efektif pajak pertambahan nilai (PPN) dikenai karena dasar pengenaan pajak dari penyerahan barang hasil pertanian tertentu menggunakan DPP nilai yang lain, yakni 10% dari harga jual.

Badan usaha industri yang membeli hasil pertanian dari petani ditunjuk sebagai pemungut pajak pertambahan nilai (PPN) dan tetap bisa mengkreditkan pajak pertambahan nilai terkait sebagai pajak masukan.

Ketentuan berkaitan mengenai nilai lain ini diatur dalam pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan No.89/2020 tentang nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak atas penyampaian barang hasil pertanian tertentu yang ditetapkan pada 27 juli 2020.

Apa saja jenis hasil pertanian yang bisa dikenai DPP pajak pertambahan nilai (PPN) nilai lain 1%, antara lain:

  1. Produk pertanian seperti hortikultura yang meliputi:
  • Non barang kena pajak (BKP), kebutuhan pokok (buah-buahan, sayur mayur)
  • Barang kena pajak, seperti tanaman hias dan obat
  • Non barang kena pajak, tanaman pangan seperti padi, jagung, kacang tanah, ubi kayu, beras dan gabah.

2. Produk Perkebunan, meliputi:

Seluruh produk perkebunan yang bisa dikenai DPP PPN 1% dan masuk ke dalam kategori barang kena pajak. Beberapa diantara produk tersebut seperti kopi, aren, kakao, jambu meter dan lain-lain.

3. Produk kehutanan

Produk kehutanan yang bisa dikenai tarif DPP PPN 1% bisa dikategorikan menjadi 2 jenis, antara lain:

  • Hasil hutan kayu, seperti kayu bulat besar atau kecil, kayu bulat sawut dan lain-lain
  • Hasil hutan buka kayu, seperti rotan asalan, rotan bundar dan lain-lain.

Nah, sebagai objek pajak, petani tetap harus mempunyai NPWP sebagai salah satu wajib pajak, di mana NPWP ini berguna pada saat melaporkan SPT Tahunan dan pembayaran pajak. NPWP bisa dibuat dengan 2 cara, yaitu online serta offline, dengan mendatangi kantor pelayanan pajak terdekat.

Apabila masih kebingungan, kami menyediakan jasa konsultan pajak surabaya yang menawarkan jasa pembuatan NPWP surabaya, serta kami menawarkan pembimbingan, pengarahan dan perencanaan akan pajak. Klik di sini untuk lebih jelasnya.

Haruskah Petani di Surabaya Memiliki NPWP untuk Mengurus Perpajakan

Navigasi pos